Tanjungpinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, memiliki peran strategis dalam sejarah pertahanan negara. Sejak masa pasca-kemerdekaan, kota ini telah menunjukkan signifikansinya sebagai basis militer di kawasan perbatasan. Letaknya yang berdekatan dengan Laut Natuna Utara dan Selat Malaka, serta kedekatannya dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, menjadikan Tanjungpinang sebagai garda depan pertahanan Indonesia di barat. Jejak historis ini tidak hanya menegaskan pentingnya Tanjungpinang dalam ranah militer, tetapi juga menunjukkan evolusi kebijakan pertahanan nasional Indonesia dari waktu ke waktu (Arman, 2022).
Pada masa pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958, Tanjungpinang menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Riau yang tidak jatuh ke tangan pemberontak. Posisi geografisnya yang terdiri dari gugusan pulau menjadikan wilayah ini sulit dikuasai dan karenanya dipertahankan oleh pemerintah pusat sebagai basis militer untuk menumpas pemberontakan. Dari Lapangan Udara Kijang di Tanjungpinang, pesawat tempur B–25 Mitchel milik AURI melakukan operasi militer strategis ke Pekanbaru hingga Padang (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2015).
Sejak era 1950-an, Tanjungpinang juga telah menjadi basis kekuatan Angkatan Laut Republik Indonesia. Pembentukan Komando Daerah Maritim Riau (KDMR) merupakan tonggak awal yang kemudian berkembang menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar), dan akhirnya menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Tanjungpinang. Komando ini tidak hanya mengawasi perairan Kepulauan Riau, tetapi juga menjaga jalur strategis seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi lalu lintas penting perdagangan internasional (Sejarah Lantamal IV, 2023).
Perkembangan kekuatan militer di Tanjungpinang terus berlanjut setelah Provinsi Kepulauan Riau resmi berdiri pada 2004. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Komando Resort Militer (Korem) 033 Wira Pratama pada tahun 2006 yang membawahi sejumlah Kodim di wilayah Kepri. Selain itu, kehadiran Pangkalan Udara Raja Haji Fisabilillah (RAF) juga memperkuat pertahanan udara di wilayah ini, melengkapi keberadaan kekuatan darat dan laut (Ulfah, 2021).
Langkah besar lain dilakukan pada tahun 2020, ketika TNI memutuskan memindahkan markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I dari Jakarta ke Tanjungpinang. Kogabwilhan I memiliki mandat strategis untuk menjaga wilayah perairan Sabang hingga Natuna, termasuk kawasan Laut Natuna Utara yang rawan konflik. Disusul kemudian pemindahan markas Komando Armada I (Koarmada I) ke Tanjungpinang pada 5 Desember 2022, memperkuat posisi Tanjungpinang sebagai episentrum pertahanan nasional (Mardamsyah et al., 2022).
Langkah pemusatan kekuatan militer ini tentu membawa dampak besar bagi Kota Tanjungpinang. Di satu sisi, keberadaan institusi militer berskala besar akan memperkuat pertahanan dan meningkatkan citra strategis kota. Namun di sisi lain, muncul tantangan baru berupa kebutuhan infrastruktur penunjang, seperti penyediaan air bersih, perumahan bagi prajurit dan keluarga, serta layanan publik lainnya. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika pertumbuhan tersebut (Arman, 2022).
Secara sosial, kehadiran berbagai kesatuan TNI dari tiga matra menuntut soliditas dan sinergi antarkesatuan. Belajar dari berbagai insiden gesekan antarpersonel militer di daerah lain, Tanjungpinang perlu menjaga keharmonisan dan koordinasi yang baik antara TNI dan juga dengan Polri. Hingga saat ini, soliditas tersebut dapat terjaga, namun dengan bertambahnya jumlah personel, potensi friksi harus tetap diwaspadai.
Jejak sejarah dan realitas kontemporer menunjukkan bahwa Tanjungpinang tidak sekadar kota administratif, tetapi juga simbol kekuatan militer Indonesia di kawasan barat. Dengan keberadaan Kogabwilhan I, Koarmada I, Lantamal IV (kini Lantamal IV Bintan), serta Korem 033, Tanjungpinang menjelma menjadi “kota bertabur bintang”—julukan yang mencerminkan banyaknya perwira tinggi yang berkantor di kota ini. Perkembangan ini menjadi bukti bahwa sejarah dan geopolitik berjalan beriringan dalam membentuk peran strategis suatu kota di panggung nasional.
Tantangan ke depan bagi Tanjungpinang adalah menyeimbangkan antara fungsi strategis militer dan pengembangan kota sebagai pusat pelayanan publik, pendidikan, serta kehidupan sosial yang berkualitas. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah, Tanjungpinang dapat menjadi model kota pertahanan modern yang tetap humanis dan inklusif. (Dedi Arman)