oleh: Andreas George Navyanto, (Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UMRAH)
PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia melakukan tindakan inovatif dalam menghitung keuntungan jangka panjang dari ekosistem laut dan pesisir negara. Indonesia berusaha mendorong manajemen maritime yang berkelanjutan dan meningkatkan pemahaman tentang nilai sumber daya laut dan layanan ekosistem melalui pengembangan mekanisme inovatif yang disebut Ocean Accounting. Dalam artikel ini, kami akan membahas ide-ide tentang akuntansi lautan, mengapa zonasi dan kebijakan penting, dan bagaimana kerja sama internasional membantu proyek ini.
Untuk menilai dan mengukur nilai ekonomi dan lingkungan ekosistem laut dan pesisir dari waktu ke waktu, akuntansi laut adalah sistem yang lengkap. Ini memungkinkan manajer dan pembuat kebijakan untuk memperkirakan nilai moneter dari layanan ekosistem dan sumber daya laut serta melacak tren degradasi. Sejak 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia secara aktif berinvestasi dalam pembuatan akuntansi laut. Mekanisme ini akan membantu pemerintah membuat keputusan yang tepat tentang perikanan, area konservasi, dan ekosistem laut penting seperti terumbu karang, rumput laut, dan hutan mangrove.
Akuntansi lautan memberikan wawasan berharga tentang pentingnya sumber daya laut untuk ekosistem dan potensi biaya ekonomi dan lingkungan yang terkait dengan penggunaan komersial mereka. Dengan memahami nilai sumber daya ini, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang tepat untuk memastikan pengelolaan dan konservasi yang berkelanjutan. Hendra Yusran Siry, Sekretaris Kantor Zoning Kementerian Perikanan, membandingkan akuntansi lautan dengan menggunakan ATM untuk memeriksa tabungan. Ini menawarkan pendekatan sistematis untuk menilai aset maritim Indonesia dan menghitung dampak ekonomi dan lingkungan dari konversi sumber daya untuk tujuan komersial.
PEMBAHASAN
Salah satu bagian dari kerja sama internasional yang dikenal sebagai Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) adalah inisiatif akuntansi laut Indonesia. Tujuan GOAP adalah untuk mengembangkan metode akuntansi lautan yang diakui secara internasional pada tahun 2023. Tujuan kolaborasi ini adalah untuk membantu lebih dari 30 negara menyelesaikan akuntansi laut nasional mereka. Ini akan menggabungkan data yang dikumpulkan secara teratur dan dapat dibandingkan tentang kondisi sosial, aktivitas ekonomi, dan lingkungan laut. Indonesia dan Norwegia, anggota GOAP lainnya, telah menjalin kerja sama teknis jangka panjang di bidang akuntansi lautan. Upaya bersama dalam statistik, penelitian, dan pengembangan metode standar adalah bagian dari kolaborasi ini. Negara-negara ini berusaha untuk meningkatkan ketepatan dan keandalan praktek akuntansi lautan dengan bertukar pengetahuan dan pengalaman.
Berbagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah Indonesia telah terlibat dalam pengembangan metode dan instrumen akuntansi laut. Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Moneter Keuangan (BKF), dan Badan Statistik (BPS) bekerja sama untuk menghasilkan data yang komprehensif dan terintegrasi. Data ini akan digunakan untuk membuat peta pemerintah yang disatukan yang akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sumber daya alam digunakan secara nasional. Pulau Gili Mantra di provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi lokasi proyek pilot untuk menguji metode akuntansi laut. Proyek ini, yang berlangsung antara September 2021 dan Maret 2022, akan memberikan wawasan berharga untuk pengembangan peta jalan untuk penerapan akuntansi lautan di seluruh kepulauan Indonesia.
Mengevaluasi kerusakan di wilayah laut yang digunakan untuk aktivitas komersial seperti eksploitasi sumber daya atau pariwisata adalah salah satu aplikasi utama akuntansi lautan. Metode ini memungkinkan untuk memperkirakan jumlah uang yang dihabiskan untuk memperbaiki wilayah yang rusak. Pembuat kebijakan dapat menilai apakah penggunaan area telah melampaui kapasitas layanan ekosistem. Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sedang mengerjakan penilaian awal standar sumber daya laut negara itu. Penilaian ini diharapkan dirilis sebelum akhir Maret dan akan memberikan kerangka kerja untuk menilai nilai ekonomi sumber daya laut dan kontribusinya terhadap ekosistem secara keseluruhan.
Norwegia dan Indonesia bekerja sama untuk memperkuat sistem akuntan masing-masing karena keahlian mereka yang mapan dalam akuntansi lautan. Pada Mei 2022, lembaga statistik pemerintah Norwegia dan Kementerian Perikanan Indonesia menandatangani perjanjian teknis jangka panjang untuk kerja sama teknis di bidang akuntansi, statistik, dan penelitian lautan. Tujuan kolaborasi ini adalah untuk mendukung manajemen laut yang berkelanjutan dan meningkatkan ketepatan dan keandalan akuntansi laut. Pada tahap awal pengembangan akuntansi laut, Tarik Fanuel Ogbamichael, Penasihat Senior dan Manajer Proyek di Divisi Kerjasama Pembangunan Internasional Statistik Norwegia, menekankan pentingnya kerja sama dan kerja sama. Untuk meningkatkan praktik dan menetapkan dasar untuk mengukur manfaat dan ancaman bagi lautan, perbandingan indikator dan teknik dari berbagai negara dapat membantu. (Gokkon, 2023).
Mengumpulkan informasi tentang metrik ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah langkah pertama dalam menerapkan akuntansi lautan. Informasi tentang pendapatan pariwisata, pekerjaan, kepuasan pengunjung, emisi karbon, limbah, dan upaya konservasi keanekaragaman hayati dimasukkan ke dalamnya. Survei, wawancara, dan program pemantauan adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan data. Setelah data dikumpulkan, analisis harus dilakukan untuk menemukan pola, tren, dan area yang dapat diperbaiki. Analisis ini akan memberikan wawasan tentang kinerja industri dan membantu dalam penentuan strategi untuk meningkatkan keberlanjutan.
Penilaian modal alam adalah bagian penting dari akuntansi laut. Ini melibatkan menetapkan nilai moneter untuk keuntungan yang berasal dari sumber daya laut seperti terumbu karang, mangrove, dan stok ikan. Proses penilaian mempertimbangkan nilai pasar dan non-pasar, serta manfaat ekosistem dan signifikansi budaya. Ini memberikan dasar untuk pengambilan keputusan karena memungkinkan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk menilai kompromi antara berbagai penggunaan sumber daya laut.
Akuntansi lautan juga melibatkan menilai dampak bisnis pada komunitas lokal dan lingkungan. Ini mencakup menilai efek kegiatan pariwisata pada warisan budaya, keanekaragaman hayati, dan kualitas air. Setelah evaluasi selesai, tindakan mitigasi yang tepat dapat diterapkan untuk meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif. Misalnya, jika peningkatan wisatawan menyebabkan pemutihan karang di tempat menyelam yang populer menjadi lebih umum, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk membatasi jumlah pengunjung atau menerapkan program pendidikan tentang cara menyelam yang aman.
Semua pihak yang bertanggung jawab, seperti pemerintah, operator pariwisata, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil, harus terlibat dan bekerja sama secara aktif untuk menerapkan akuntansi lautan dengan sukses. Untuk memastikan bahwa pendapat dan kekhawatiran mereka dipertimbangkan, pemangku kepentingan harus terlibat dalam proses pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Untuk menjalankan pariwisata maritim Indonesia dengan baik, semua pihak harus bekerja sama. Ini dapat dicapai melalui pembentukan program pembentukan kapasitas, kolaborasi, dan platform yang melibatkan berbagai stakeholder.
Wisatawan maritim sering mengunjungi Taman Nasional Komodo di bagian timur Indonesia. Tempat ini memiliki banyak ekosistem laut, termasuk terumbu karang, rumput laut, dan mangrove, tetapi jumlah wisatawan yang meningkat telah menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan taman. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia mengelola Taman Nasional Komodo dengan akuntansi laut. Jumlah pengunjung, pendapatan pariwisata, produksi limbah, dan upaya konservasi keanekaragaman hayati secara teratur dikumpulkan dan dianalisis.
Penilaian modal alam di taman telah membantu memprioritaskan konservasi dan mendorong pariwisata berkelanjutan. Misalnya, nilai ekonomi terumbu karang telah dihitung, menekankan betapa pentingnya konservasi mereka untuk kelangsungan hidup industri pariwisata dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi dampak lingkungan taman, pemangku kepentingan telah terlibat dan bekerja sama dengan masyarakat setempat. Ini termasuk penciptaan sistem pengelolaan limbah, program pembangunan kapasitas untuk operator pariwisata, dan keterlibatan komunitas lokal dalam proses pengambilannya. (“Destinasi Wisata Berbasis Sustainable Tourism Di Indonesia,” n.d.)
PENUTUP
Akuntansi laut merupakan sistem yang penting dalam mengukur dan menilai nilai ekonomi dan lingkungan ekosistem laut dan pesisir. Pemerintah Indonesia telah berinvestasi dalam pembuatan akuntansi laut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya laut dan konservasi. Kerja sama dengan negara lain, seperti Norwegia, dalam kerangka Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) membantu mengembangkan metode akuntansi laut yang diakui secara internasional. Data yang dikumpulkan melalui akuntansi laut digunakan untuk membuat peta pemerintah yang disatukan tentang penggunaan sumber daya alam secara nasional. Selain itu, akuntansi laut juga melibatkan penilaian dampak bisnis pada komunitas lokal dan lingkungan serta tindakan mitigasi yang tepat. Contoh penerapan akuntansi laut adalah di Taman Nasional Komodo, di mana data tentang pengunjung, pendapatan pariwisata, produksi limbah, dan upaya konservasi dikumpulkan dan dianalisis untuk memprioritaskan konservasi dan mendorong pariwisata berkelanjutan. Kesimpulannya, semua pihak yang terlibat harus bekerja sama untuk menerapkan akuntansi laut dengan sukses.
DAFTAR PUSTAKA
Gokkon, B. (2023, January 30). Indonesia opens its ‘ocean account’ for sustainable marine management.
Melancong ke laut : tata kelola pariwisata maritim Indonesia / Rohmani Sulistyati, Endang Abdur Rohman, Mulyadi, Permana Ari Soejarwo, Irwan Muliawan, June Cahyaningtyas, Hotden L. Nainggolan, Albina Ginting, Jongkers Tampubolon, Amin Tohari, Suryo Wibisono, Ludiro Madu, Anta Maulana Nasution, Frans Teguh, Aryanta Nugraha, Sri Muryantini, Ida Susi Dewanti, Sigit Haryono, Andi Mulya ; Tim editor, Okto Irianto, Nikolaus Loy, Muhammad Rusdi, Ludiro Madu, June Cahyaningtyas, & Suryo Wibisono.
Destinasi Wisata Berbasis Sustainable Tourism di Indonesia. (n.d.). Retrieved from https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Destinasi-Wisata-Berbasis-Sustainable-Tourism-di-Indonesia