Fenomena penjarahan rumah pejabat bukanlah sesuatu yang lahir dalam ruang hampa. Ketika rakyat marah, rumah pejabat bisa berubah menjadi simbol ketidakadilan. Ia bukan lagi sekadar bangunan tempat tinggal, melainkan lambang kekuasaan, kemewahan, dan jarak antara elite dengan rakyat. Dalam banyak catatan sejarah, tindakan itu justru hadir sebagai ekspresi politik rakyat terhadap simbol kekuasaan yang dianggap menindas. Fenomena ini bukan hal baru dalam sejarah. Di sejumlah negara Afrika, rumah pejabat sering dijarah dalam momen krisis politik. Kini, pemandangan serupa hadir di Indonesia ketika rumah beberapa pejabat diserang massa yang marah akhir Agustus 2025.
Apakah ini tanda revolusi? Ataukah sekadar luapan emosi sesaat? namun, yang pasti penjarahan rumah wanita terkuat di Indonesia selaku Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan empat anggota DPR selebritis: Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbach, peristiwa langka dalam sejarah Indonesia.
Simbol Kekuasaan yang Runtuh
Aksi rakyat menjarah rumah pejabat familiar di negara-negara Afrika. Sejarah mencatat dalam 20 tahun terakhir banyak peristiwa yang menunjukkan kemarahan rakyat pada pemimpinnya. Pada 2011, rakyat Tunisia menyerbu vila-vila keluarga Presiden Zine El Abidine Ben Ali yang mewah dan megah. Publik melihat rumah-rumah itu sebagai bukti nyata penumpukan kekayaan yang diperoleh secara tidak adil di tengah penderitaan rakyat.
Di Libya, saat rezim Muammar Kadhafi runtuh tahun 2011, rumah-rumah pejabat, keluarga elite, dan pendukung rezim menjadi sasaran. Ketika negara kehilangan kendali, rumah elite dianggap sebagai harta rampasan perang dan lambang kekuasaan yang layak dihancurkan. Fenomena serupa terjadi di Pantai Gading pascakonflik pemilu tahun 2010–2011. Rumah politisi dijarah sebagai tanda delegitimasi terhadap elite yang dianggap merebut kekuasaan secara tidak sah. Rakyat Burkina Faso tahun 2014 menyerbu gedung negara dan rumah pejabat untuk menggulingkan Presiden Blaise Compaoré, yang berkuasa lebih dari 25 tahun.
Di Nigeria, kebrutalan polisi yang menembak seorang mati demonstran menimbulkan kerusuhan sosial di negara itu tahun 2020. Terjadi pembakaran gedung-gedung, penjarahan rumah pejabat, pusat perbelanjaan, dan penyerangan penjara sejak aksi penembakan oleh polisi. Kejadian yang sama di Indonesia, aksi kenderaan taktis Brimob melindas tewas pengendara ojek online (Ojek) memancing kemarahan di seantero negeri.
Dari Afrika, kita bisa melihat pola, ketika negara kehilangan legitimasi, rumah pejabat menjadi target amarah karena ia adalah simbol paling konkret dari jurang sosial antara penguasa dan rakyat. Dalam kasus Tunisia dan Burkina Faso, protes sosial semacam ini bisa menjatuhkan rezim. Tetapi di Libya dan Pantai Gading, aksi massa justru menjerumuskan negara ke dalam konflik berkepanjangan.
Ledakan di Indonesia
Peristiwa serupa mencuat di Indonesia tatkala massa menyerang dan menjarah rumah pejabat yang dianggap biang masalah. Aksi ini bukan sekadar tindak kriminal, melainkan cerminan akumulasi kekecewaan yang sudah lama terpendam. Rumah pejabat dengan pagar tinggi dan kemewahan yang kontras dengan kehidupan sehari-hari rakyat, menjadi simbol paling mudah dikenali dari jarak sosial yang semakin melebar antara elite dan masyarakat.
Di mata masyarakat, rumah pejabat tidak lagi sekadar tempat tinggal, melainkan representasi kekuasaan yang timpang. Ketika rakyat kesulitan ekonomi, informasi tentang fasilitas dan tunjangan mewah pejabat menjadi bahan bakar yang mudah tersulut. Isu tunjangan hanyalah pemicu. Yang lebih dalam adalah akumulasi rasa ketidakadilan. Ketimpangan sosial-ekonomi, harga kebutuhan pokok yang tinggi, serta jarak komunikasi antara rakyat dan elite politik menjadi latar yang melahirkan amarah kolektif.
Dalam konteks ini, rumah pejabat bukan hanya tempat tinggal pribadi, melainkan representasi dari kekuasaan politik dan ekonomi. Saat masyarakat merasa saluran formal aspirasi tidak lagi efektif, simbol-simbol itu menjadi sasaran pelampiasan amarah. Fenomena tersebut sesuai dengan kerangka pemikiran Charles Tilly tentang repertoar kontestasi politik, cara rakyat mengartikulasikan klaimnya ketika mekanisme demokrasi tidak mampu menjawab. Menyerang rumah pejabat adalah bentuk simbolis untuk menyampaikan pesan: rakyat sudah tidak percaya lagi pada elite. (Tilly, 2004).
Indonesia perlu belajar dari dua arah itu. Protes sosial bisa membuka jalan reformasi Indonesia jilid II, tetapi juga bisa menimbulkan kekacauan jika tidak dikelola dengan bijak. Jika hanya ditangani dengan langkah represif, potensi kerusuhan baru tetap terbuka. Sejarah menunjukkan bahwa ketika akumulasi kemarahan tidak disalurkan, ia akan mencari simbol baru untuk dilawan dan rumah pejabat akan selalu menjadi target yang mudah.
Pelajaran yang Bisa Dipetik
Kerusuhan Agustus 2025 menghadirkan wajah berbeda dari ingatan kolektif bangsa atas letupan-letupan sosial sebelumnya. Jika Mei 1998 ditandai oleh amarah massa yang meluap dalam bentuk penjarahan toko-toko milik etnis Tionghoa, dan Revolusi Sosial Sumatra Timur 1946 meledak sebagai aksi terorganisir yang menyapu istana-istana kesultanan Melayu dengan darah dan api. Kerusuhan terbaru ini memiliki dinamika lain. Ia tidak dilatarbelakangi dendam etnis maupun agenda politik revolusioner, melainkan gabungan keresahan sosial, ketimpangan ekonomi, dan krisis legitimasi politik yang menumpuk. Peristiwa Agustus 2025 bukanlah pengulangan sejarah, melainkan babak baru dari bagaimana rakyat mengekspresikan frustrasi kolektif mereka dalam konteks kontemporer.
Ada tiga pelajaran penting dari perbandingan Afrika dan Indonesia. Pertama, simbolisme rumah pejabat harus dipahami pemerintah. Rumah mewah yang mencolok di tengah ketimpangan ekonomi hanya memperbesar jurang psikologis antara rakyat dan elite. Kedua, krisis legitimasi selalu berawal dari kegagalan komunikasi politik. Di Tunisia, Burkina Faso, hingga Indonesia, akar masalahnya bukan sekadar ekonomi, melainkan rasa ketidakadilan ketika rakyat merasa tidak didengar. Ketiga, pencegahan kerusuhan sosial bukan soal memperkuat pagar rumah pejabat atau memperbanyak aparat keamanan. Yang lebih mendesak adalah membangun kembali kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, dan akuntabel. Jika pelajaran ini tidak diambil, peristiwa di ujung Agustus 2025 bisa menjadi awal dari siklus kerusuhan sosial yang berulang.
Rumah pejabat yang dijarah adalah tanda peringatan. Dari Afrika hingga Indonesia, pola itu selalu hadir ketika jarak antara penguasa dan rakyat melebar. Ia bukan sekadar perusakan, melainkan bahasa politik rakyat yang sudah kehilangan kepercayaan. Indonesia kini berada di persimpangan: apakah protes sosial ini akan dikelola menjadi energi perbaikan, ataukah dibiarkan meletup kembali dengan skala yang lebih luas? Jawaban itu ada di tangan para pemimpin kita. (Dedi Arman).